Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 40,8 juta pekerja per Oktober 2024, menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam acara Social Security Summit 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (26/11). “Saat ini, 40,8 juta pekerja telah dilindungi. Total dana investasi mencapai Rp741 triliun dengan 91 persen portofolio investasi kita berada di pemerintah,” ujarnya.
Anggoro menyatakan bahwa dari total 40 juta pekerja, 31 juta adalah pekerja formal dan 9,4 juta adalah pekerja informal. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah jumlah pekerja informal yang masih sedikit menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari total 60 juta pekerja informal, hanya 9,4 juta atau 13 persen yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Dan tantangannya juga adalah bahwa 30,1 juta pekerja berada dalam desil-1 hingga desil-4, yaitu golongan pekerja miskin,” tambahnya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap agar semakin banyak pekerja sektor informal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut bahwa sektor informal menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. “Industri informal merupakan tantangan yang tidak mudah. Sesuai dengan harapan Pak Presiden, kita perlu fokus pada bagaimana cara mengatasi hal ini bersama-sama,” ucapnya.
Namun, Yassierli tidak hanya ingin melihat peningkatan jumlah pekerja informal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ia ingin jaminan sosial benar-benar memberikan solusi bagi pekerja sektor informal. “Saya berharap jaminan sosial ini tidak hanya sekadar meningkatkan kepesertaan dari kalangan informal, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi mereka,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yassierli juga membahas tentang masalah PHK. Salah satu penyebab PHK adalah persaingan industri atau produktivitas yang rendah. “Kita perlu melakukan intervensi untuk meningkatkan produktivitas,” katanya.
Social Security Summit 2024 merupakan forum diskusi yang bertujuan untuk mencari solusi inovatif dan strategi kolaboratif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berpenghasilan menengah. Acara ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana BPJS Ketenagakerjaan turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.